Bandung, 18 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya buka suara terkait isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada perubahan nama provinsi maupun wacana resmi terkait pergantian identitas administratif dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Isu tersebut dipastikan tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa penggunaan istilah “Tatar Sunda” dalam rangkaian kegiatan budaya dan peringatan Milangkala Tatar Sunda semata-mata bertujuan untuk mengangkat nilai sejarah, budaya, serta identitas masyarakat Sunda yang telah berkembang sejak masa Kerajaan Sunda.
Menurutnya, istilah tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis dan kultural bagi masyarakat Jawa Barat, bukan berkaitan dengan perubahan wilayah administratif pemerintahan.
“Nama Provinsi Jawa Barat tetap sah dan tidak berubah karena sudah diatur dalam undang-undang. Penggunaan istilah Tatar Sunda dalam kegiatan budaya hanya berkaitan dengan sejarah dan budaya masyarakat Sunda,” ujar Adi Komar.
Ia menambahkan, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta publik untuk memahami perbedaan antara identitas budaya dengan administrasi pemerintahan.
Belakangan ini, perayaan Milangkala Tatar Sunda menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai narasi di media sosial yang menyebut adanya rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Narasi tersebut kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Pemprov menegaskan bahwa seluruh kegiatan Milangkala Tatar Sunda difokuskan untuk pelestarian budaya, penguatan sejarah lokal, serta memperkenalkan kembali nilai-nilai kesundaan kepada generasi muda.
Sejumlah budayawan dan tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa istilah Tatar Sunda telah lama dikenal sebagai penyebutan kawasan budaya masyarakat Sunda di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, sehingga tidak berkaitan dengan perubahan struktur pemerintahan daerah.
Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terpancing isu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Untuk informasi lebih lanjut:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat
- Humas Pemprov Jawa Barat
(Redaksi)
