Solo — Kasus dugaan sertifikat hak milik (SHM) ganda yang terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah, viral di media sosial dan memicu keprihatinan publik. Sengketa tanah tersebut menyeret nasib sepasang lansia yang terancam kehilangan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun (26/05/2026).
Peristiwa ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut rasa keadilan serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat kecil. Banyak warga mempertanyakan bagaimana mungkin dua sertifikat hak milik dapat terbit di atas lahan yang sama.
Berdasarkan informasi yang beredar, pasangan lansia tersebut mengaku terkejut saat mengetahui adanya pihak lain yang mengklaim memiliki sertifikat sah atas tanah dan rumah yang selama ini mereka tempati. Padahal, keluarga tersebut telah tinggal di lokasi itu selama bertahun-tahun dan menganggap rumah tersebut sebagai tempat tinggal yang sah dan legal.
Perselisihan kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang berujung pada ancaman pengosongan rumah. Situasi tersebut membuat keluarga lansia itu merasa terpukul dan khawatir kehilangan tempat tinggal mereka.
Kronologi Singkat
- Rumah telah ditempati keluarga selama puluhan tahun
- Muncul dugaan SHM ganda di atas tanah yang sama
- Sengketa berlanjut ke proses hukum
Penghuni rumah terancam kehilangan tempat tinggal
Kasus ini pun memantik perhatian luas dari masyarakat dan netizen di berbagai platform media sosial. Banyak pihak mendesak agar pemerintah dan instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap asal-usul penerbitan sertifikat ganda tersebut.
Warga menilai persoalan seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat atas tempat tinggal dan kepastian hukum. Publik juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem administrasi pertanahan agar kasus serupa tidak kembali menimpa masyarakat lain.
Pengamat hukum pertanahan menilai, sengketa SHM ganda kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan administrasi, tumpang tindih data, hingga dugaan kelalaian dalam proses penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan ketelitian dari seluruh pihak terkait agar kepastian hukum kepemilikan tanah benar-benar terjamin.
Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan dapat diselesaikan secara adil tanpa merugikan pihak yang telah lama menempati rumah tersebut.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum dan instansi pertanahan dapat mengusut tuntas perkara ini demi memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi warga kecil.
Redaksi
Media Ungkap Peristiwa News
Empirs & Analitis
